KPK Periksa Plh Gubernur Papua Terkait Kasus Suap Lukas Enembe
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Mohammad Ridwan Rumasukun.
Ridwan, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
“Pemeriksaan dilakukan di Polda Papua atas nama Ridwan Rumasukun, Sekda Provinsi Papua,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Senin (6/2).
Ali enggan membeberkan materi pemeriksaan yang hendak ditanyakan penyidik kepada Ridwan. Selain itu, pihaknya juga menjadwalkan pemeriksaan 10 saksi lain.
Mereka ialah Geraldo Da Rosario Semi (petugas ukur pada Kantor Pertanahan Jayapura); Melinda Syalom Bawole (Notaris); Frans Irwanto Sarasak (Direktur PT Papua Karya Mandiri); Nursalam Syamsudin (Direktur PT Mitra Infrastruktur Sejahtera); Farida Lilita Row (PT Aiwondeni Permai).
Kemudian Justina Kmur (PT Cahaya Rante Tondon); Septinus Mampor (CV Skylander); Jan Erens Aninam (CV Yehoya Jireh); Daniel RR Wambrauw (PT Papua Mekar Abadi); dan Moch. Safroni (Sopir Haji Sukman).
Lukas diproses hukum KPK karena diduga menerima suap Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua.
Lukas juga diduga menerima gratifikasi Rp10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur swasta atau pengusaha. Baik Lukas maupun Rijatono sudah ditahan penyidik KPK.
Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Lukas diproses hukum KPK karena diduga menerima suap Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua.
Lukas juga diduga menerima gratifikasi Rp10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur swasta atau pengusaha. Baik Lukas maupun Rijatono sudah ditahan penyidik KPK.
Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
credit: cnnindonesia.com – KPK Periksa Plh Gubernur Papua Terkait Kasus Suap Lukas Enembe (cnnindonesia.com)